PATOLOGI BIROKRASI DI INDONESIA

PATOLOGI BIROKRASI DI INDONESIA

ABSTRAKSI

Di dalam dunia medis dikenal dengan istilah patologi yang memiliki pengertian penyakit. Dari pengertian diatas mungkin ada ketidaksinkronan dalam pemaduan dua kata namun itu hanyalah sekedar istilah untuk menggambarkan bahwa dalam birokrasi di Indonesia masih belum tertata dengan baik. Bahayanya manakala penyakit tersebut tidak segera di ”periksa”ke ahlinya maka akan menggejala dalam sebuah sistem yang tidak ada ujung dan pangkalnya. Dalam birokrasi ada sebuah sistem yang sulit ditembus karena permasalahan kultur. Melihatbirokrasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan budaya politik yang ada di Indonesia. Budaya inilah yang sangat sulit dirubah karena berkaitan dengan moral Sumber Daya Manusia. Ini menjadi gejala awal ”penyakit” karena meskipun perekrutan dilaksanakan secara terbuka namun masih ada fenomena kecenderungan ke arah patronase. Sebuah pola yang memanfaatkan ”simbiosis mutualisme” (hubungan yang bersifat menguntungkan).Maka dari itu perlu penataan kembali birokrasi di Indonesia agar terwujud pelayanan prima.

Kata Kunci :patologi (penyakit),budaya,hierarkhis,pelayanan.

 

 

1.PENDAHULUAN

Dalam perjalanan Bangsa Indonesia birokrasi tidak bisa dilepaskan dalam system pemerintahan. Keberadaan birokrasi sampai saat masih membawa polemic yang berkepanjangan. Tuntutan reformasi setidaknya telah merubah wajah birokrasi Indonesia meskipun belum terlalu signifikan. Agenda reformasi dalam tubuh birokrasi di Indonesia ditujukan bukan lagi sekedar untuk membangun Institusi birokrasi yang professional secara menejerial, namun pada bagaimana birokrasi tersebut mampu merepresentasikan konfigurasi social yang ada untuk menjamin keterwakilan masing – masing komunitas social yang telah mengakar kuat di dalam tubuh birokrasi. Pendeteksian penyakit birokrasi atau yang sering disebut patologi dalam dunia medis sebainya juga dilakukan kepada birokrasi di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penyakit – penyakit yang ada dalam tubuh birokrasi di Indonesia tidak menular ke yang lainnya sebagi upaya preventif bahkan lebih dari itu bisa disembuhkan secara total meskipun membutuhkan waktu yang lama. Upaya meminimalisir penyakit yang terjadi di birokrasi dihrapkan dapt membawa perubahan terhadap pelayanan public yang prima.

Persoalan patologi atau penyakit birokrasi bersumber dari rekruitmen dan penempatan birokrat yang tidak berdasarkan merit system (berdasarkan jenjang karir). Selain itu keterlibatan birokrasi dalam politik dianggap sebagai hal yang harus diwaspadai karena birokrasi bukanlah institusi atau lembaga yang bisa mewakilkan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Secara makro atau nasional persoalan birokrasi di Indonesia lebih di dominasi karena kurangnya pemisahan atau segresi yang jelas antara kepentingan politik dan administrasi. Masih seriong dijumpai birokrat terlibat secara aktif dalam kegiatan politik dan juga adanya politisi yang selalu mendominasi proses – proses birokrasi sehinggga kebijakan yang diambil dalam birokrasi merupakan kebijakan politik dari orang – orang yang memiliki kepentingan tertentu. Reformasi birokrasi di Indonesia masih bergulir namun sampai saat ini belum ada regulasi (peraturan) yang menjamin depolitisasi birokrasi secara subtansial. Persoalan tersebut seperti mengurai benang kusut karena ke depan bila model birokrasi yang seperti it uterus dijalankan akan dapat memunculkan konflik tertutama menimbulkan praktik kolusi dan nepotisme dalam rekruitmen, penempatan, promosi dan mutasi birokrasi masih sering terjadi. Praktik – praktik yang seperti ini pada kenyataannya sudah menjadi rahasia umum yang pada akhirnya praktik – praktik korupsi dan pengamanan sumber –sumber ekonomi termasuk keuangan Negara dari kelompok yang sedang berkuasa dengan menjalin korporasi menjadi sebuah system yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sistem model birokrasi Weber dianggap juga sebuah system yang kurang efektif untuk dijalankan di Indonesia karena hal ini sangat berhubungan dengan kultur budaya di Indonesia yaitu patron klien. Model tersebut, dianggap menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Tuntutan merit system dalam rekruitmen birokrasi terutama di daerah ternyata sulit dipenuhi karena persoalan primordialisme. Rekruitmen pegawai baru maupun penempatan jabatan public lebih ditentukan oleh penguasa daerah (kepala daerah atau kekuatan birokrasi dominan). Praktik ini semakin meminggirkan kelompok lain sehingga memunculkan kecemburuan dan bahkan kebencian kepada kelompok yang sedang berkuasa. Pada akhirnya konfliklah yang terjadi baik vertical maupun horizontal karena motif kepentingan. Dengan penyakit yang seperti diungkapkan diatas perlu penanganan yang serius agar tidak mewabah tentunya dengan regulasi yang jelas dan merubah kultur birokrasi agar tidak terjadi penyimpangan – penyimpangan dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. MEMAHAMI BIROKRASI

Menurut beberapa orang menganggap bahwa birokrasi adalah sebuah organisasi yang paling efesien namun dilapangan hal ini menjadi berbeda. Menurut Pichot cir- ciri birokrasi yang birokratis adalah sebagai berikut :

  • Rantai Komando yang hirearkhis

Struktur organisasi birokratis bebentuk piramida dengan kekuasaan seorang pemimpin di puncak yang membagi – bagi keseluruhan tugas – tugas dalam organisasi serta memberikan tanggung jawab bagi sub tugas kepada setiap sub pemimpin melalui rantai komando yang tidak terputus. Dalam system yang hirearkhis seperti ini keputusan diperoleh langsung dari atasan yang terkadanmg kurang menyerap aspirasi bawahan karena bawahan hanyalah pelaksana yang harus melaksanakan tugas yang diperintah oleh atasan. Birokrasi yang hirearkhis ini juga memberikan peluang kepada orang untuk melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karena budaya yang dibangun adalah budaya patron clien dimana seorang bawahan harus siap melaksanakan segala sesuatu yang diperintah oleh atasan. Peluang juga akan muncul manakala kekuasaan yang dimiliki akan disalah gunakan untuk kepentingannya sendiri yaitu mengeruk sebesar – besarnya untuk kepentingan pribadi dengan mengenyampingkan kepentingan umum. Motif ekonomi juga menjadi dasar bagi para pemegang kekuasaan dengan kekuatannya sebagi seorang atasan karena wewenangnya yang diberikan penuh oleh system.

  • Spesialisasi berdasarkan fungsi

Struktur organisasi yan birokratis diciptakan dengan membagi tugas – tugas ke dalam spesialisasi atau fungsi yang jelas. Hal ini memungkinkan setiap karyawan untuk berkonsentrasi hanya kepada aspek – aspek yang kecil dari keseluruhan aktivitas organisasi. Dengan spesialisasi pekerjaan dilihat dari sisi positifnya memberikan kemampuan kepada karyawan agar tefokus pada bidang tertentu ini berarti adanya skill khusus dalam mengerjakan sesuatu namun dari negatifnya dengan adanya spesialisasi karyawan menjadi kurang mampu menguasai bidang – bidang yang lainnya. Pembagian kerja ini juga mengakibatkan tidak adanya budaya saling membantu terhadap bidang yang lain dikarenakan masing – masing bidang hanya akan mengurusi wilayah kerjanya sendiri.

  • Peraturan tertulis dan kebijkan yang seragam

Pemimpin bertanggungjawab terhadap keseluruhan tindakan – tindakan bawahannya serta memilki hak untuk memberikan perintah yang wajib dipatuhi oleh bawahan. Kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untunk mebuat decision yang akan berimbas kepada publik namun bisa dipastikan dalam birokrasi kebijakan yang dibuat oleh atasan hampir seragam. Kebijakan ini membuat para pengguna kebijakan menjadi tidak memilki peluang untuk menyampaikan aspirasinya. Model keseragaman ini setidaknya meminimalisir bawahan untuk terlalu ikut campur atau melakukan pengawasan terhadap atasan sehingga ada keleluasaan dari atasan untuk berbuat segala sesuatunya karena kurangnya pengawasan. Dampak dari pemngambilan keputusan yang salah akan langsung berimbas ke publik karena model keseragam yang diterapkan di setiap instansi pemerintah adalah sama.

  • Prosedur yang terstandarisasi dalam pekerjaan

Hal ini kadang – kadang terjadi bahkan sampai kepada tingkat yang paling detail.Prosedur yang standar ini bermanfaat untuk mengatasi resistensi yang tidak rasional sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih efektif. Dalam menjalannkan tugasnya seorang karyawan harus bekerja dengan instruksi pimpinan dan juga berdasarkan tugas, pokok dan fungsi. Adanya standarisasi seharusnya menjadikan birokrasi bekerja dengan optimal dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Berikut akan disampaikan cara kerja birokrasi model tradisional dan cara kerja birokrasi baru.

  1. Cara Kerja Tradisional

Cara kerja tradisional ini mewarnai kehidupan manejemen baik di pemerintah maupun dimasyarakat, cara seperti ini sudah tidak efisien lagi, karena sanagt lamban dan menghambat perubahan. Menurut J.C Tukiman Taruna pada suatu seminar yang dsimuat di surat MEDIA tanggal 10 April 1994 menyebutkan antara lain bahwa masyarakat Indonesia masih bersifat feodalistik, ketat peraturan, lebih menyenangi tertutup, lebih mempersulit pelayanan kepada orang lain menghadapi orang lain dengan penuh curiga dalam keadaan tertentu suka main hakim sendiri, suka membuat peraturan yang menguntungkan atau untuk memperkuat dirinya. Keadaan seperti ini seharusnya berubah karena tantangan sudah lain dan oleh Prof.Dr.Muadi dari UNDIP pada surat kabar yang sama menyatakan perlu paradigma baru seperti dalam menentukan tujuan itu harus fleksibel,komunikasi harus terbuka, kebijaksanaan harus rasional dan bersifat partisipatif. Lebih lanjut dikatakan oleh Dr.Lukman Sutrisno dari UGM ciri tuntutan masa depan tersebut antara lain berorientasi pada demokrasi dan hak – hak asasi manusia serta prestasi, menghormati hukum, tidak cepat puas dan solidaritas sosial tinggi. Menurut Prof.Dr.Warren Bennis keadaan seperti yang dikemukakan oleh J.C Tukiman Taruna tersebut disebut matinya birokrasi karena bersifat kaku dan lamban sehingga tidak mampu lagi mengakomodasi tuntutan – tuntutan baru yang bersifat cepat dan mendasar. Disebut mendasar karena menyangkut perubahan sikap dan perilaku SDM dalam upaya merubah perilaku menejemen baru yang lebih dinamis dan fleksibel. Namun perubahan sikap dan perilaku SDM tersebut memerlukan proses waktu yang cukup lama agar menjadi budaya baru.

  1. Cara Kerja Baru

Untuk mengatasi tantangan globalisasi diperlukan perubahan cara kerja baru yang lebih efektif dan efisien, lebih demkratis dan terbuka, lebih rasional dan fleksibel dan lebih terdesentralisasi. Dalam perubahan menejemen tersebut dapat dikelola dengan baik maka akan dipetik keuntungan yang berupa tumbuhnya banyak prakarsa, aneka ragam kreatifitas dan dorongan partisipasi yang makin besar. Pertumbuhan semacam itu akan mendorong terwujudnya kemandirian yang enjadi ciri utama pembangunan dalam rangka menghadapai kehidupan masa depan. Untuk itu manajemen harus berorientasi pada tujuan agar lebih efektif dan efisien dengan cara seperti :

    1. merumuskan tujuan dan sasran organisasi secara jelas adan rinci

    2. tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam bentuk kebijaksanaan dan strategi yang operasional

    3. dilaksanakan dengan penuh peran serta semua pihak baik yang berupa kerjasama maupun koordinasi

    4. pelaksanaan tersebut terus dikendalikan temuannya dianalisis kemudian ditibdaklanjuti berupa perbaikan atau penyempurnaan terus menerus

Perubahan tersebut akan dapat terlaksana bilamana didahului oleh perubahan sikap dan perilaku SDM yang akan menjadi pendukung utama perubahan tersebut. Untuk itu diperlukan langkah kegiatan yang berupa mencari nilai – nilai baru kemudian dimasyarakatkan atau dilatihkan, dilaksanakan, disempurnakan terus menjadi kebiasaan kerja dan akhirnya baru menjadi budaya yang dimilikinya. Unsur yang terkandung dalam upaya perubahan tersebut meliputi kekuatan motivasi, motivasi tidak akan berarti kalau tidak memiliki ketrampilan atau profesional, memiliki motivasi, ketrampilan kebribadian tidak cukup kalu bisa berperan atau berbuat memiliki motivasi ketrampilan dan kepribadian peran tidak bisa optimal bilamana tidak memperhatikan faktor manusiawi berupa kejenuhan

Oleh karena itu yang dimaksud dengan produktivitas budaya kerja adalah sikap mental yang selalu mencari perbaikan atau menyempurnakan apa yang telah dicapai dengan menerapkan teori – teori atau metode – metode baru serta yakin akan kemajuan umat manusia. Dalam hal ini dapat dilihat kaitan antara kepribadian itu terkandung unsur bakat, ketrampilan, minat, sifat, gairah dan nilai – nilai kepribadian tersebut menjadi sikap kemudian menjadi perilaku yang mengandung unsur semangat, disiplin, rajin, jujur, tanggungjawab, hemat, integritas sehingga hasil kerja akan mencapai kualitas yang tinggi atau memuaskan.

Perilaku menejemen yang menghasilkan produk bermutu tinggi tersebut dapat dinilai dari unsur antara lain kepemimpinan, perencanaan,pengorganisasian,penentuan prioritas,pendelegasian,pengendalian,pemecahan masalah, pengambilan keputusan, komunikasi lisan, komunikasi tertulis, ketrampilan administrasi, hubungan antar pribadi, pemeliharaan keselamatan, kerumahtanggaan, ketepatan waktu dan kehadiran.

  • Karier profesional

Dalam organisasi yang birokratis, ukuran kesuksesan karier ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam rantai komando. Naiknya jabatan seseorang ke jenjang yang leebih tinggi akan meningkatakan status seseorang di masyarakat. Promosi dicapai melalui kemampuan teknis.Penentuan karier dalam jabatan birokrasi lebih ditentukan kepada lama masa kerja dan jenjang pendidikan namun kurang memeperhatikan prestasi kerja seseorang. Hal yang dipahami bersama mekanisme dalam pemberian reward dan punisment masih kabur karena kerja birokrasi yang hampir sama jadi kurang memperhatikan jenis sanksi dan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan melanggar aturan. Penilaian dalam kerja semata – mata hanya digunakan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi.

  • Hubungan yang impersonal

Hubungan antar pegawai lebih didasarkan pada peran. Struktur organisasi dan uraian jabatan menentukan apa yang menjadi ekspektasi dari seorang karyawan berdasarkan peran yang dimilikinya dan pemegang suatu peran diharapkn untuk menjalankan tanggungjawabnya dengan cara – cara yang rasional dan tidak emosional.

  • Koordinasi dilakukan oleh mereka yang berada pada tingkat yang lebih tinggi

Karyawan tidak perlu memikirkan bagaimana harus mengkordinasi pekerjaan dengan rekan mereka. Pimpinan membagi – bagi pekerjaan serta menjelaskan tugas – tugas yang harus dilakukan oleh setiap orang. Demikian juga yang dilakukan oleh pimpinan yang lebih atas lagi, dan seterusnya. Karyawan tidak perlu berfikir secara luas. Mereka dilarang untuk berkoordinasi dengan rekan kerja mereka.

Tabel berikut ini mengungkapkan ciri – ciri keberhasilan masa lalu ketidakrelevanannya dengan situasi masa kini, serta sistem yang menggantikannya seperti yang dikemukakan oleh Pinchot

Ciri – ciri organisasi birokratis

Alasan keberhasilan dimasa lalu

Penyebab kegagalan dimasa kini

Kecenderungan dimasa depan

Rantai komando

Keterlibatan dalam skala besar dengan cara mendominasi bawahan

Tidak dapat menangani kompleksitas

Visi dan nilai tim (self –managing) Koordinasi lateral jaringan informal pilihan free intraprise

Spesialisasi oganisasi berdasarkan fungsi

Efisiensi melalui pembagian kerja kecerdasan terfokus

Tidak memberikan komunikasi internal yang intensif serta koordinasi tingkat rekan kerja yang kontinyu

Spesialis dengan keahlian yang beragam

Aturan yang seragam

Menciptakan perasaan keadilan kekuasaa pimpinan yang jelas

Memerlukan aturan yang berbeda

Jaminan atas hak – hak Institusi kebebasab dan komunitas

Prosedur standar

Dapat menggunakan tenaga kerja tanpa keahlian

Respon yang lamban terhadap perubahan kurang baik dalam menangani kompleksitas tidak mendorong interkoneksi

Self direction dan self managemen kekuatan pasar dan komunitas yang etis

Karier

Loyalitas kontituitas elitisme menejemen dan profesional

Hanya membutuhkan sedikit manajer yang lebih terdidik mengharapkan promosi sehingga tidak cukup ruang untuk pengembangan dan kemajuan karier

Karier dari kompetensi yang terus tumbuh jaringan yang terus tumbuh untuk menyelesaikan lebih banyak aktivitas imbalan yang lebih untuk kapabilitas

Hubungan impersonal

Membantu menegakkan disiplin serta membuat keputusan yang sulit

Pekerjaan padat informasi memerlukan hubungan yang lebih mendalam

Hubungan yang kuat diantara seluruh karyawan Opsi dan alternatif dorongan yang kuat bagi pencapaian hasil

Koordinasi dari atas

Arahan bagi pekerja tanpa keahlian (unskilled worker) supevisi yang kuat, diperlukan bagi pekerjaan dengan turnover cepat dan membosankan

Karyawan yang terdidik siap untuk self-management

Self Managing Team Komunikasi dan kolaborasi lateral

 

Menurut ciri – ciri birokrasi diatas memang terdapat ketidak nyamanan bagi sebagian orang karena pengaturannya jelas menguntungkan orang – orang yang memegang kekuasaan sehingga menyebabkan kerja birokrasi menjadi kurang efektif dan lamban.

Reformasi Birokrasi

Pichot memperkenalkan apa yang disebut dengan organisasi berbasis intelegensi (intelegensi organization). Dalam organisasi jenis ini karyawan mengerahkan segala pikiran dan kemampuan mereka untuk menemukan dan memenfaatkan peluang secara otimal, menciptakan produk, dan memecahkan permasalahan.Para karyawan menjalankan tanggung jawab yang diberikan layaknya sebuah perusahaan kecil, melayani pelanggan internal dan eksternal mereka penuh perhatian saerta bekerja dengan orang lain dari seluruh organisasi guna memastikan bahwa seluruh sistem berjalan dengan baik. Setiap orang menunjukan intelegensi dan tanggungjawabnya terhadap pekerjaan.

Organisasi berbasis intelegensi dirancang untuk meningkatkan kecerdasan dari beragam talenta yang dimiliki oleh setiap anggotanya. Sebagai hasilnya organisasi ini dapat melakukan hal – hal berikut :

  • menghadapi berbagai isu pada yang sama seperti memberi perhatian terhadap satu sama lain, pelanggan, kota dan komunitas

  • mampu menghadapi persaingan secara simultan dan efektif

  • mengimplementasikan pemikiran yang whole system tanpa menunggu fleksibilitas lokal

  • mampu mengidentifikasi isu – isu utama secara lebih baik untuk kemudian dapat ditangani secara cepat

  • belajar dari pengalaman mengenai bagaimana melakukan hal – hal baru

  • mampu secara cepat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari

  • menginternalisasikan pembelajaran yang diperoleh keseluruh organisasi serta memanfaatkannya secara kreatif dan fleksibel

  • menunjang kompetensi yang dapat menghasilkan efisiensi biaya dan kinerja yang superior

 

3. PATOLOGI BIROKRASI

Setelah memahami birokrasi bisa dianalisis fenomena penyakit yang menjangkiti birokrasi di Indonesia. Di dalam dunia medis dikenal dengan istilah patologi yang memiliki pengertian penyakit. Dari pengertian diatas mungkin ada ketidaksinkronan dalam pemaduan dua kata namun itu hanyalah sekedar istilah untuk menggambarkan bahwa dalam birokrasi di Indonesia masih belum tertata dengan baik. Bahayanya manakala penyakit tersebut tidak segera di ”periksa”ke ahlinya maka akan menggejala dalam sebuah sistem yang tidak ada ujung dan pangkalnya. Dalam birokrasi ada sebuah sistem yang sulit ditembus karena permasalahan kultur. Melihatbirokrasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan budaya politik yang ada di Indonesia. Budaya inilah yang sangat sulit dirubah karena berkaitan dengan moral Sumber Daya Manusia. Ini menjadi gejala awal ”penyakit” karena meskipun perekrutan dilaksanakan secara terbuka namun masih ada fenomena kecenderungan ke arah patronase. Sebuah pola yang memanfaatkan ”simbiosis mutualisme” (hubungan yang bersifat menguntungkan).Maka dari itu perlu penataan kembali birokrasi di Indonesia agar terwujud pelayanan prima.

Simbiois mutualisme yang terjadi dengan mempertukarkan atau bisa jadi sebuah hubungan atau relasi kekeluargaan yang mengesampingkan kualitas sehingga pada saat mereka melakukan pelayanan publik kurang optimal karena keterbatasan kemampuanakibat perekrutan yang dilakukan sebuah formalitas belaka. Mental yang dimilikipun sudah ada ”bawaan” mental korup karena pada saat memasuki sistemada sumber daya yang mereka pertukarkan dengan si patron (orang yang memiliki kekuasaan). Pada akhirnya mental sebagai abdi negara tidak muncul yang ada hanyalah mental yang taat pada ”si patron” sehingga kepentingan publik menjadi terbengkalai. Hubungan ini bisa diibaratkan seperti lingkaran setan.

Untuk memangkas rantai ini bukan hal yang mudah karena perekrutan yang dilaksanakan secara terbuka bahkan tanpa mempertukarkan sumber dayapun dapat terjangkiti penyakit karena ”orang sehat” masuk ke tempat yang kotor atau tempat yang banyak menghasilkan bibit penyakit dan menularkan penyakit sangat mampu membuat orang yang sehat menjadi sakit dan menyebarkan virus ke yang lainnya. Untuk itulah diperlukan sebuah kekebalan atau imunitas agar virus itu tidak menggerogoti yang lain. Bagi yang sudah terkena penyakit hendaklah disembuhkan terlebih dahulu. Mencari format baru untuk menata birokrasi Indonesia bisa dilakukan dengan pembangunan mental (mental building) yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Propf.Dr.Sondang P.Siagian MPA dalam bukunya ”Patologi Birokrasi: Analisis,Identifikasi dan Terapinya” (1994) menyebut serangkaian contoh penyakit (patologi) birokrasi yang lazim dijumpai. Penyakit – penyakit tersebut dapat dikategorikan dalam lima macam :

  1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya menejerial para pejabat dilingkungan birokrasi

  2. Patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan ketrampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional

  3. Patologi yang timbul karena karena tindakan para anggota birokrasi melanggar norma hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku

  4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif

  5. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintah

Berikut alternatif pemecahan masalah patologi di tubuh birokrasi di Indonesia dalam membangun pelayanan publik yang efisien, responsif, dan akuntabel dan transparan perlu ditetapkan kebijkan yang menjadi pedoman perilaku aparat birokrasi pemerintah sebagai berikut :

  1. Dalam hubungan dengan berpola patron- klien tidak memiliki standar pelayanan yang jelas/pasti, tidak kreatif.Perlu membuat peraturan Undang – Undang- Undang pelayanan publik yang memihak pada rakyat

  2. Dalam hubungan dengan struktur yang gemuk, kinerja berbelit – belit, perlu dilakukan restrukturisasi brokrasi pelayanan publik

  3. Untuk mengatasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme selain hal diatas diharapkan pemerintah menetapkan perundangan dibidang infomatika (IT) sebagai bagian pengembangan dan pemanfaatan e Goverment agar penyelenggaraan pelayanan publik terdapat transparasi dan saling kontrol.

  4. Setiap daerah provinsi dan kabupaten dituntut membuat Perda yang jelas mengatur secara seimbang hak dan kewajiban dari penyelenggara dan pengguna pelayanan publik

  5. Setiap daerah diperlukan lembaga Ombusman. Lembaga ini bisa berfungsiingin mendudukan warga pada pelayanan yang prima. Ombusman harus diberikan kewenangan yang memadai untuk melakukan investigasi dan mencari penyelesaian yang adil terhadap perselisihan antara pengguna jasa dan penyelenggara dalam proses pelayanan publik.

  6. Peran kualitas sumber daya aparatur sangat mempengaruhi kualitas pelayanan, untuk itu kemampuan kognitif yang bersumber dari intelegensi dan pengalaman,skill atau ketrampilan, yang didukung oleh sikap (attitude) merupakan faktor yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah patologi atau penyakit birokrasi yang berhubungan dengan pelayanan publik di Indonesia. Untuk itu pelatihan diharapkan mampu menjadi program yang berkelanjutan agar sumber daya aparatur memeliki kecerdasan inteltual,emosional dan spiritual sebagai landasan dalam pelayanan publik.

 

4. PENUTUP

Pengembangan sumber daya aparatur bukanlah satu – satunya cara untuk keluar dari kemelut birokrasi. Tetapi sebagai sebuah usaha tentu ada hasilnya, keseluruhan pembinaan kualitas birokrasi atau aparatur pemerintah setidaknya ada setitik pencerahan, namun harus tetap ditingkatkan secara terus menerus agar dapat diciptakan sosok birokrasi atau aparatur yang profesional dan berkarakter. Dengan usaha – usaha yang seperti telas disampaikan pada pembahasan diatas diharapkan dapat mewujudkan Good Governance. Meningkatkan profesionalisme birokrasi melalui perubahan paradigma, perilaku dan orientasi pelayanan kepada publik.

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Ahmad, Badu.2008.Kondisi Birokrasi Di Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Pelayanan Publik.Jurnal Administrasi Publik. Volume IV.PKP2A LAN Makasar

Supriyadi,Gering. 2009. Budaya Kerja Organisasi Pemerintah. Lembaga Administrasi Negara

Susanto dkk,2010.Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah. PT Gelora Aksara Pratama Erlangga. Jakarta

Wahyu,Mardyanto.2011.Kerangka pencegahan Konflik di Indonesia.BAPPENAS-PTD-LIPI-UNDP,Jakarta

Witianti,Siti.2007.Budaya Politik dan Pembangunan.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran

Yansyah,Ali.2009.Perpektif Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah.Jurnal Volume IV No.2.LIPI

 

 

 

PATOLOGI BIROKRASI DI INDONESIA

Dalam perjalanan Bangsa Indonesia birokrasi tidak bisa dilepaskan dalam system pemerintahan. Keberadaan birokrasi sampai saat masih membawa polemic yang berkepanjangan. Tuntutan reformasi setidaknya telah merubah wajah birokrasi Indonesia meskipun belum terlalu signifikan. Agenda reformasi dalam tubuh birokrasi di Indonesia ditujukan bukan lagi sekedar untuk membangun Institusi birokrasi yang professional secara menejerial, namun pada bagaimana birokrasi tersebut mampu merepresentasikan konfigurasi social yang ada untuk menjamin keterwakilan masing – masing komunitas social yang telah mengakar kuat di dalam tubuh birokrasi. Pendeteksian penyakit birokrasi atau yang sering disebut patologi dalam dunia medis sebainya juga dilakukan kepada birokrasi di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penyakit – penyakit yang ada dalam tubuh birokrasi di Indonesia tidak menular ke yang lainnya sebagi upaya preventif bahkan lebih dari itu bisa disembuhkan secara total meskipun membutuhkan waktu yang lama. Upaya meminimalisir penyakit yang terjadi di birokrasi dihrapkan dapt membawa perubahan terhadap pelayanan public yang prima.

Persoalan patologi atau penyakit birokrasi bersumber dari rekruitmen dan penempatan birokrat yang tidak berdasarkan merit system (berdasarkan jenjang karir). Selain itu keterlibatan birokrasi dalam politik dianggap sebagai hal yang harus diwaspadai karena birokrasi bukanlah institusi atau lembaga yang bisa mewakilkan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Secara makro atau nasional persoalan birokrasi di Indonesia lebih di dominasi karena kurangnya pemisahan atau segresi yang jelas antara kepentingan politik dan administrasi. Masih seriong dijumpai birokrat terlibat secara aktif dalam kegiatan politik dan juga adanya politisi yang selalu mendominasi proses – proses birokrasi sehinggga kebijakan yang diambil dalam birokrasi merupakan kebijakan politik dari orang – orang yang memiliki kepentingan tertentu. Reformasi birokrasi di Indonesia masih bergulir namun sampai saat ini belum ada regulasi (peraturan) yang menjamin depolitisasi birokrasi secara subtansial. Persoalan tersebut seperti mengurai benang kusut karena ke depan bila model birokrasi yang seperti it uterus dijalankan akan dapat memunculkan konflik tertutama menimbulkan praktik kolusi dan nepotisme dalam rekruitmen, penempatan, promosi dan mutasi birokrasi masih sering terjadi. Praktik – praktik yang seperti ini pada kenyataannya sudah menjadi rahasia umum yang pada akhirnya praktik – praktik korupsi dan pengamanan sumber –sumber ekonomi termasuk keuangan Negara dari kelompok yang sedang berkuasa dengan menjalin korporasi menjadi sebuah system yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sistem model birokrasi Weber dianggap juga sebuah system yang kurang efektif untuk dijalankan di Indonesia karena hal ini sangat berhubungan dengan kultur budaya di Indonesia yaitu patron klien. Model tersebut, dianggap menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Tuntutan merit system dalam rekruitmen birokrasi terutama di daerah ternyata sulit dipenuhi karena persoalan primordialisme. Rekruitmen pegawai baru maupun penempatan jabatan public lebih ditentukan oleh penguasa daerah (kepala daerah atau kekuatan birokrasi dominan). Praktik ini semakin meminggirkan kelompok lain sehingga memunculkan kecemburuan dan bahkan kebencian kepada kelompok yang sedang berkuasa. Pada akhirnya konfliklah yang terjadi baik vertical maupun horizontal karena motif kepentingan. Dengan penyakit yang seperti diungkapkan diatas perlu penanganan yang serius agar tidak mewabah tentunya dengan regulasi yang jelas dan merubah kultur birokrasi agar tidak terjadi penyimpangan – penyimpangan dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

AKU DAN HUJAN

Panas terik siang itu siapa yang menyangka akan menghadirkan hujan yang begitu lebatnya.Tanpa prolog mendung, tanpa awan nimbus hujan turun begitu saja. Yah….siang itu saat orang bersiap – siap untuk pulang ternyata angin dan hujan kurang bersahabat namun kebalikannya disambut gembira oleh bumi yang sangat dahaga akan datangnya air hujan. Hujan telah membawa memoriku ke 19 tahun silam,saat langkah – langkah mungil berlari dengan sepatu yang diikat ditangan kanan dan membawa daun pisang yang disisakan ujungnya sebagai pegangan atau daun keladi sebagai penutup kepala. Bocah – bocah itu tertawa dengan riangnya menembus derasnya hujan tanpa mempedulikan kilatan petir yang menyambar. Sekelompok anak melewati pematang sawah dengan seragam merah putih terus berlari – lari kecil diselingi canda. Jam menunjukan 13.30 saat itu waktu untuk pulang sekolah namun hujan tidak terlalu dipedulikan oleh mereka karena dari hujan sebuah catatan kehidupan akan dimulai.
Hujan merupakan semangat,tidak pantang menyerah.Hujan juga telah mengantarkanku pada “gatot” sahabat yang menemaniku kala panas,terik dan hujan yang siap mengantarku kemanapun aku mau dengan lembaran – lembaran map,amplop menuju negeri yang aku impikan.
HUjan adalah ekspresi kebebasan ,melepas dan membuang keputusasaan dengan semangat baru. Bagiku hujan itu keperkasaan, kekuatan,kegagahan,ketabahan dengan goresan seribu cerita.
Hujan itu cinta karenanya ada penantian tanpa penyesalan. Dan kini hujanku saat menjelang 26 tahun akan tetap sama. Ada cerita bahagia antara aku dan hujan. Tentang air,tanah dan kehidupan.

MEMBANGUN SOLIDARITAS UMAT BERAGAMA

MEMBANGUN SOLIDARITAS UMAT BERAGAMA

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai suku,agama,ras dan kebudayaan.Namun dengan perbedaan tersebut menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dituntut untuk menjaga keutuhan Negara. Dengan melihat perbedaan tersebut selain menjadi kekuatan  juga rentan terjadinya konflik yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Konflik yang muncul tertama di daerah – daerah perlu diwaspadai agar tidak meluas kemudian menjadi konflik yang sifatnya nasional dan menyebar ke daerah lainnya.

Semangat Bhineka Tunggal Ika seharusnya  tetap terpatri dijati warga Negara yang mengedepankan semangat toleransi. Namun beberapa konflik kadang memicu terjadinya kerusuhan yang  mengancam keberlangsungan Indonesia. Ganngguan  bias berupa konflik yang berlatar etnis dan agama. Pasca Orde Baru ruang public di Indonesia semakin terbuka,setiap orang bebas mengemukakan gagasan,ide dan pendaptnya. Dengan terbukanya wilayah public yang luas terkadang menimbulkan euphoria tersendiri bagi masyarakat. Otonomi daerah  yang terus diwacanakan menjadi euphoria bagi daerah yang tanpa control sehingga sikap kritis masyarakat memberikan peluang  pada pemaksaan kehendak yang menyebabkan tindakan – tindakan anarkhis. Kedua, munculnya fanatisme yang artinya paham yang menganggap bahwa kelompok atau golongan tertentu yang paling benar. Fantisme menyebabkan perpecahan karena memicu disintegrasi bangsa. Tiap kelompok menganggap bahwa dirinyalah yang paling besnar sedangkan diluar kelompok mereka adalah salah. Paham – paham yang semacam ini perlu diluruskan agar konflik bisa dicegah.

Amat disayangkan  manakala konflik  itu dipicu karena hal – hal yang tidak penting. Perlu sebuah kedewasaan diantara anggota masyarakat  untuk menumbuhkan sikap, pengertian dan toleransi yang tinggi didalam kehidupan sehari – hari mengingat  masyarakat Indonesia beragam. Agar konflik agama dan etnis itu bisa dicegah maka diperlukan langkah – langkah yang tepat. Pertama, membuka peluang yang seluas – luasnya kepada masyarakat tanpa adanya pembedaan, golongan dan etnis (diskriminasi) untuk mengambil peran dalam menjaga integrasi bangsa. Hal yang berbau diskriminasi harus dibuang jauh – jauh karena melanggar Hak Asasi Manusia. Kedua, membuang  sikap yang mementingkan diri sendiri (egois) dan lebih mengedepankan kepentingan umum  diatas kepentingan golongan. Ketiga, memunculkan  nilai – nilai lihur budaya bangsa. Dalam Pancasila sudah tercantum nilai luhur budaya Indonesia. Nilai yang telah mengakar kuat sejak Negara ini berdiri. Justru dengan kondisi masyarakat yang plural menjadikan bangsa Indonesia sebagai sumber potensi bangsa yang besar.

Dalam bingkai Pancasila kita hidup dalam bangsa yang besar ini. Pancasila sebagai ideology terbuka,ideology yang tidak kaku (tertutup) dalam sebuah perpektif yang fleksibel. Artinya Pancasila bisa menerima hal – hal baru namun tidak meninggalkan sifat – sifat dasar dari Pancasila yang sesungguhnya. Keempat, menjalin komunikasi yang efektif salah satunya bisa dilakukan dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama yang bertujuan  mensinergikan  hubungan antar umat beragama,hubungan intern umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah. Selain itu Forum Kerukunan Umat Beragama  dapat menghindari sikap saling curiga dan prasangka antar umat beragama sehingga kerukunan umat beragama bisa teruwuj sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia.

wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa

PERAN PENTING WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN BANGSA INDONESIA

            Menjelang peringatan 17 Agustus sebagai hari jadi bangsa Indonesia selaknya dimaknai bukan hanya upacara ceremonial saja tapi lebih memahamkan dan menghayati nilai – nilai luhur bangsa. Sejatinya bahwa kemerdekaan tersebut diraih dengan pengorbanan jiwa dan raga maka dari itulah kita sebagai generasi bangsa tidak boleh menyia – nyiakan kemerdekaan tersebut dan mengisinya dengan hal – hal positif. Sebagai bangsa yang besar Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras dan kebudayaan harus tetap terintegrasi dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila,UUD 1945 serta semangat Bhineka Tunggal Ika menjadi landasan serta semangat agar keutuhan bangsa tetap terjaga.

Dalam menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia bagi generasi penerus bangsa harus ditanamkan wawasan kebangsaan. Secara umum wawasan kebangsaan adalah sebuah konsepsi cara pandang dalam memahami kesadaran diri sebagai warga dari suatu bangsa. Sedangkan bangsa sendiri terbentuk karena adanya perasaan senasib dan sepenanggungan, perasaan tersebutlah yang menjadikan kita mampu meraih kemerdekaan. Dalam pengertian tersebut ada beberapa hal yang menjadi point penting yaitu cara pandang dan kesadaran diri. Cara pandang itu dimulai dari kita mengenal diri pribadi (siapa,apa,kapan,mengapa) lalu bagaimana kita mengenal orang lain bahwa sebagai makhluk individu kita juga sebagai makhluk sosial dimana dalam hidup kita juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar  yaitu adat atau budaya dan kebiasaan yang ada. Setelah kita mengetahui bahwa kita merupakan bagian anggota dari sebuah bangsa maka harus ada perubahan pola pikir bagaimana bangsa yang besar ini perlu dipertahankan dengan segenap jiwa dan raga. Dalam memahami bangsa Indonesia beberapa hal yang  penting untuk dipahami bahwa bangsa Indonesia bangsa yang amat heterogen terdiri dari berabagai  macam kebudayaan,suku, agama dan ras sehingga  dalam bergaulpun harus dengan semangat toleransi yang tinggi. Hal ini berguna untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia itu sendiri.

Bangsa bahari dengan tatakrama ketimuran yang menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Sebagai bangsa kepulauan dan memiliki budaya ketimuran dengan ditandai masyarakatnya yang ramah,sopan santun,gotong royong harus tetap dipertahankan karena merupakan jati diri bangsa yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa lain. Gugusan pulau – pulau yang berjajar dari sabang sampai merauke harus dipertahankan sehingga kita tidak akan mendengar lagi adanya klaim pulau oleh negara lain yang berbatasan dengan wilayah Indonesia. Bahari dan agararis menjadi potensi kekuatan bangsa Indonesia. Dari sektor pertanian kita mampu menghasilkan produk – produk pertanian unggul yang mampu bersaing dengan produk dari luar negeri untuk mengimbangi hal tersbut maka penting menanamkan kesadaran bagi seluruh bangsa untuk mencintai produk dari dalam negeri. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan para petani meningkat karena hasil produksinya mampu bersaing dan tidak kalah dengan produksi dari negara lain. Ke depan bangsa Indonesia akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Untuk itulah sebagai sebuah bangsa perlu adanya ketahanan yang menjadi kekuatan, kemampuan dan daya tahan suatu bangsa untuk menghadap segala tantangan, ancaman, hambatan dan gannguan yang datang dari luar ataupun dari dalam yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

Dari penjelasan diatas maka wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa memiliki peran yang penting untuk keberlangsungan bangsa Indonesia. Pertama,wawasan kebangsaan merupakan hasil akumulasi proses perjuangan bangsa Indonesia mulai dari menentang kolonialisme hingga mengisi kemerdekaan. Sejatinya sebuah kemerdekaan bukan hanya kemerdekaan secara fisik namun juga mampu bebas secara pikiran dan bebas dari penjajahan secara ekonomi untuk mewujudkan sebuah Bangsa yang mandiri dan sejahtera.Selain kita menjadi sadar bahwa NKRI adalah harga mati bagi bangsa Indonesia yang tidak bisa ditawar – tawar lagi keberadaanya yang tercermin dalam sila kedua,keempat dan kelima Pancasila.Kedua, wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa sebagai upaya untuk menjaga keutuhan, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan pencerminan sila ketiga dari Pancasila. Ketiga,wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa akan mengingatkan kepada kita bahwa perjuangan yang diraih oleh bangsa Indonesia selain atas perjuang dari bangsa Indonesia itu sendiri juga atas Pemberian Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sila kesatu dan juga ada dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam melakukan upaya penanaman wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa perlu dukungan semua pihak mulai dari pemerintah, NGO,serta  dukungan seluruh masyarakat sangat diperlukan agar keberlangsungan Negara Indonesia tetap terjaga keutuhannya. Penanaman wawasan kebangsaan seyogyanya ditanamkan sejak usia dini saat anak – anak mulai masuk dibangku sekolah. Hal ini dimaksudkan agar rasa nasionalisme tertanam sejak dini dan akan tercermin dalam perilaku kesehariannya. Upaya ini merupakan salah satu cara agar cita – cita bangsa Indonesia bias terwujud dan masyarakat sadar akan pentingnya keutuhan sebuah Negara.

 

 

TIPS LULUS PNS

TIPS LULUS PNS

Banyak orang setelah mereka lulus kuliah bimbang mencari pekerjaan. Kalau kita melihat sejatinya sekolah bukanlah untuk mendapatkan pekerjaan namun itu tidak dinafikan oleh  sebagian orang bahwa setelah mereka lulus dari perguruan tinggi maka bisa  membuahkan hasil yaitu kerja yang ”enak”. Dari sekian banyaknya pekerjaan mungkin bagi lulusan perguruan tinggi menjadi sebuah dambaan bisa masuk ke birokrasi. Ini bisa terlihat pada banyaknya peserta yang mengikuti tes seleksi masuk CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Bagi calon peserta sebelum mengikuti tes sebaiknya mempersiapkan diri terlebih. Persiapan ini penting karena berhasil atau tidaknya kita   lulus tes bergantung pada persiapan. Hindari anggapan ”iseng – iseng berhadiah” atau hanya sekedar mengikuti tes tapi tanpa persiapan. Memang Alloh yang mengatur semuanya, tapi juga dibutuhkan sebuah usaha untuk memperolehnya. Bagi penulis, langkah yang harus diambil paa saat akan melakukan tes adalah :

  1. sering – seringlah membuka internet kemudian masuk ke web site kementrian – kementrian atau bisa juga membuka website yang langsung terhubung pada link yang dituju contohnya http://www.lkitku.com . Membuka web site akan semakin menambah informasi bagi kita daerah mana saja yang sedang membuka penerimaan CPNS.
  2. Usahakan sebelum informasi itu ada kita telah mempersiapkan diri terlebih dahulu.Jangan membuat ”jalan” yang sama dengan orang lain yaitu belajar 3 bulan sebelum tes tapi persiapkan setahun sebelum tes. Amunisi yang kita butuhkan dengan orang lain pastinya akan berbeda.
  3. Untuk buku – buku yang dipelajari UUD 1945,UU Pemerintahan Daerah,UU lain yang relevan dengan bidang pekerjaan yang dituju, buku PKN,Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,Komputer,Sejarah,Ekonomi,Matematika Kelas 1,2,3 SMA atau yang setingkat, kumpulan soal – soal UMPTN,kumpulan soal UAN IPS,kumpulan soal – soal cpns yang bisa di download di internet serta buku – buku yang kumpulan soal cpns yang diperjual belikan di toko – toko.
  4. Bacalah buku – buku dan kumpulan soal yang telah penulis sebutkan diatas serta sering – seringlah melihat berita di tv,membaca koran agar informasi yang kita dapatkan up to date. Bacalah buku dan kumpulan soal itu minimal 3 kali agar kita menjadi lebih paham karena pada dasarnya belajar adalah repetisi atau pengulangan
  5. Pada saat belajar sebaiknya dilakukan rutin setiap hari,ingatlah 1×3 akan lebih baik baik hasilnya daripada 3×1.Artinya belajar 1 hari selama sejam tapi dilakukan secara rutin akan lebih baik daripada belajar wayangan atau sistem borong.
  6. Yakinkan pada diri anda, bahwa anda telah mempersiapkan diri dengan baik untuk hasil serahkan pada Tuhan yang terpenting adalah usaha.Jika anda gagal, maka cobalah lagi pada kesempatan selanjutnya,justru dari kegagalan itu kita menjadi belajar dan akhirnya berhasil.
  7. Untuk hal yang sifatnya teknis,sebelum pelaksanaan tes alangkah baiknya anda telah mengetahui tempat tes agar pada saat pelaksanaan tidak terlambar karena akan mengganggu konsentrasi.
  8. Pahami soal – soal skala kematangan karena berkaitan dengan diri anda. Jawablah soal tes dari yang termudah.Pada saat mengerjakan soal skala kematangan,pilihlah jawaban yang sesuai dengan diri anda namun jawaban jangan terlalu idealis ataupun terlalu melenceng jadi sesuai dengan tingkat kewajaran.
  9. Semakin anda belajar banyak soal maka akan semakin mudah dalam kita menyelesaikan soal – soal.
  10. Jika tes itu dilaksanakan secara sekaligus dengan berbagai soal kerjakan mulai dari tes skala kematangan,tes pengetahuan umum,tes pengetuan akademik. Hal ini dilakukan agar kita tidak stres diawal karena ada soal yang susah untuk dikerjakan dan untuk menghemat waktu sehingga soal tersebut bisa diselesaikan semuanya.
  11. Namun bila tes itu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh panitia maka ikut aturan main yang telah ditetapkan jangan sekali – kali anda menyontek atau bertanya kepada teman tentang jawabanya karena anda bisa dikeluarkan. Kerjakan soal dari yang termudah dan jangan berputar – putar pada jawaban yang sulit. Jika anda menemukan soal yang sulit langsung tinggalkan terlebih dahulu untuk menyelsaikan soal yang mudah dan barulah setelah ada sisa waktu anda bisa kembali ke soal yang dirasa sulit.
  12. Jangan percaya kepada orang yang menjajikan kepada anda sebuah kelulusan dengan biaya******* tapi yakinlah bahwa kita berusaha dengan sekuat tenaga hasilnya pun akan sempurna.
  13. Pada saat tes jangan lupa persiapkan alat tulis dengan rangkap agar kita tidak membuang waktu untuk hal – hal yang kecil
  14. Bawalah jam tangan untuk memudahkan anda mengontrol waktu pada saat mengerjakan soal
  15. Jangan lupa sebelum anda tes minumlah teh hangat dan sarapan terlebih dahulu  agar tidak sakit pada saat tes.Teh hangat berguna untuk membuat kita tenang atau rileks.
  16. Jangan lupa berdoa,sebelum mengerjakan soal dan banyak – banyaklah anda sodaqoh, sholat dhuha, mohon restu kepada orang tua agar jalan menuju yang kita cita – citakan terpenuhi.
  17. Selamat mencoba semoga berhasil !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Asar Megar

Entah kenapa begitu mendengar bunga asar megar menjadi risih. Bunga yang tidak enak dipandang , tidak butuh perawatan dan hidup disemua tempat tanpa memandang apakah itu taman atau di pinggir jalan. Bunga yang warnanya terlalu mencolok, kuning, putih, merah, atau perpaduan ungu dengan putih dan merah dengan ungu. Sungguh tak enak dilihat. Tak seindah mawar,atau bunga yang lain. Tapi biarlah tanpa aksesoris atau memiliki kelengkapan bunga pada umumnya tapi asar megar mampu hidup dimana pun dan juga pada musim apapun. Bunga yang simple tak indah untuk dilihat biarlah hidup dalam kesederhaan dan menjadi teman bagi mawar, melati, tulip, lili, crysant. Kembang Asar Megar….